ICMI Kapuas Hulu Latih Penambang Rakyat Gunakan GPS dan Web GIS “KOM”
Online Merdeka,- Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Daerah (Orda) Kapuas Hulu menggelar pelatihan keterampilan penggunaan Global Positioning System (GPS) dan aplikasi web GIS “KOM” bagi masyarakat penambang rakyat. Kegiatan ini menjadi langkah nyata ICMI dalam memberdayakan masyarakat sekaligus mendorong penerapan teknologi tepat guna di sektor pertambangan rakyat.
Pelatihan yang dilaksanakan pada Jumat, 8 Agustus 2025, bertempat di Desa Entibab, Kecamatan Bunut Hilir, ini diikuti oleh 20 peserta yang berasal dari kelompok penambang rakyat Desa Entibab dan Teluk Geruguk.
Dalam sambutannya, Aspiansyah, ST, perwakilan ICMI Orda Kapuas Hulu, menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari Program Desa Cendekia, sebuah konsep pengembangan desa berbasis pengetahuan dan keterampilan yang digagas ICMI.
“Ada enam program unggulan dalam Desa Cendekia, yakni penerapan teknologi tepat guna, edukasi dan literasi, penguatan iman dan takwa (imtaq), pemberdayaan ekonomi alternatif, penguatan tata kelola dan regulasi, serta inovasi teknik konservasi. Pelatihan penggunaan GPS dan web GIS ini masuk dalam pilar penerapan teknologi tepat guna,” ungkap Aspiansyah.
Ia menambahkan, teknologi pemetaan ini akan sangat bermanfaat bagi penambang rakyat.
“Harapannya, kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata, tidak hanya bagi penambang di Desa Entibab dan Teluk Geruguk, tapi juga di wilayah-wilayah lain di Kabupaten Kapuas Hulu,” ujarnya.
Sementara itu, Ir. Sigit Nugroho, Kepala Divisi Pertambangan ICMI Orwil Kalbar yang juga menjabat sebagai Direktur Kalbar Mineral Center (KMC), menekankan bahwa tujuan utama pelatihan ini adalah meningkatkan kompetensi penambang rakyat, baik dalam hal penguasaan teknologi maupun pemahaman regulasi.
Menurut Sigit, penggunaan GPS dan web GIS akan membantu penambang rakyat untuk mengetahui posisi area kerja secara akurat agar tidak melewati batas wilayah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang telah ditetapkan pemerintah, Memahami lokasi reklamasi dan pasca tambang sesuai dokumen yang dibuat pemerintah, sehingga kegiatan penambangan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Kemudian mengumpulkan titik koordinat baru yang nantinya dapat digunakan untuk mengajukan IPR tambahan di dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang sudah ditetapkan pemerintah pusat.
“Dengan keterampilan ini, para penambang akan memiliki kemampuan untuk memetakan dan mengelola wilayah tambangnya secara profesional dan sesuai aturan,” jelas Sigit.
Lebih lanjut, Sigit mengungkapkan bahwa Desa Entibab saat ini memiliki potensi pertambangan yang cukup besar. Pemerintah pusat telah menetapkan 50 WPR di desa ini. Dari jumlah tersebut, pemerintah provinsi telah menerbitkan 2 IPR dan sedang dalam proses penerbitan 4 IPR tambahan.
“Artinya, wilayah ini memiliki ruang legal yang cukup untuk penambang rakyat beroperasi. Tinggal bagaimana kita memastikan bahwa aktivitas mereka tertib, aman, dan memperhatikan lingkungan,” pungkasnya.
Program pelatihan ini mendapat apresiasi dari masyarakat dan diharapkan menjadi langkah awal bagi kolaborasi lebih luas antara ICMI, pemerintah daerah, dan pelaku usaha pertambangan rakyat.
ICMI sendiri menargetkan, pelatihan serupa akan dilaksanakan di desa-desa lain yang masuk dalam wilayah WPR di Kapuas Hulu.
“Selain GPS dan web GIS, rencananya ICMI juga akan memberikan pelatihan terkait pengelolaan reklamasi tambang, teknologi pengolahan emas tanpa air raksa dan manajemen koperasi tambang,”terangnya
Dengan pendekatan teknologi, edukasi, dan regulasi, ICMI berharap penambang rakyat di Kapuas Hulu dapat menjadi pelaku usaha yang profesional, legal, dan ramah lingkungan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. (Sya)
